MAKALAH HUKUM PERIZINAN

BAB I

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. PERSYARATAN

1.      Mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB). (Blanko disediakan oleh Dinas Tata Kota).

2.      Mengisi formulir Surat Keterangan Persetujuan Batas (blanko disediakan oleh dinas Tata Kota)

3.      Melampirkan fotocopy KTP pemohon.

4.      Melampirkan Surat Kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah/bangunan.

5.      Melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah.

6.      Melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.

7.      Melampirkan gambar rencana bangunan secara lengkap yang dibuat oleh Pemegang SIBP sesuai dengan golongan yang bersangkutan.

8.      Melampirkan fotocopy Surat Advis Planning. (khusus untuk PIMB yang diajukan oleh perusahaan pengembang dan yang dipersamakan).

9.      Melampirkan surat penunjukan pelaksana dan pengawas bangunan.

B. PROSEDUR

 1.     PIMB dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket yang ditetapkan dengan meminta tanda terima. (tidak dibenarkan melalui calo).

2.      PIMB diperiksa, dicatat dan selanjutnya diarahkan ke Seksi Renkot oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 1 hari).

3.      Pemeriksaan peruntukan, KDB, KLB dan tata letak bangunan oleh Kepala Seksi  Perencanaan Kota dan selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Seksi Pembinaan Kota. (lama proses 3 hari).

4.      Pemeriksaan dokumen/batas tanah, GSB, pengukuran dan peletakan bowplank. Selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Seksi Pembinaan Bangunan (lama proses 3 hari).

5.      Pemeriksaan gambar rencana bangunan, tata letak, kontruksi, kelengkapan penetapan retribusi dan lain-lain. Selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 3 hari).

6.      Pembuatan checklist pengantar SK-IMB dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas (lama proses 1 hari).

7.      Penandatanganan checklist pengantar SK-IMB kepada Walikota melalui Sekretaris Kota (lama proses 1 hari).

8.      SK-IMB yang telah ditandatangani oleh Walikota dikembalikan kepada Dinas Tata Kota.

9.      Pembuatan Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada yang bersangkutan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

10.    Pembuatan Surat Izin Pelaksanaan, Turunan SK-IMB dan plank IMB oleh Sub Bagian Tata Usaha, dilaksanakan setelah retribusi dan leges dibayar oleh pemohon.

11.    Pembuatan Kutipan SK-IMB oleh Sub Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas (lama proses 2 hari).

12.    Penyerahan Kutipan SK-IMB kepada pemohon oleh Sub Bagian Tata Usaha.

C. TARIF

1.      Uang leges Rp. 20.000,- / unit / kapling.

2.      Papan plank Rp. 30.000,- / buah.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Proses Nomor 1 s/d 7 memakan waktu 12 hari kerja, jika berkas PIMB yang bersangkutan tidak terdapat kesalahan.

E. BIAYA RESTRIBUSI PERMOHONAN IMB UNTUK :

Ø  Perumahan kecil = Rp50.000,-

Ø  Perumahan sedang = Rp75.000,-

Ø  Perumahan besar = Rp100.000,-

Biaya Pengurusannya (resmi) :{+}

Ø  Perumahan kecil = Rp50.000,-

Ø  Perumahan sedang = Rp75.000,-

Ø  Perumahan besar = Rp100.000,-

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Membangun Bangunan.
Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban. Untuk mendapatkan IMB, pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan.
Persyaratan :
A.	Untuk Bangunan Rumah Tinggal
	1.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)
	2.	Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
		a.	Sertifikat Tanah
		b.	Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut
		c.	Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
		d.	Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi atau Kantor Pertanahan setempat.
		e.	Surat Keputusan Walikota untuk penampungan sementara.
		f	Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
		g.	Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah
		h.	Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
		i.	Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat.
		j.	Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
	3.	Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
	4.	Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
	5.	Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.
	6.	Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak minimal tujuh set.
	7.	Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set.
	8.	Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran.
	9.	Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B
Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar)
B.	Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal
	1.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar )
	2.	Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
		a.	Sertifikat tanah
		b.	Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
		d.	Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN atau Kantor Pertanahan Setempat.
		e.	Surat Keputusan Walikota untuk penampungan sementara
		f.	Surat Persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus.
		g.	Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.
	3.	Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon
	4.	Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
	5.	Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar
	6.	Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.
	7.	Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set dan foto copy surat izin bekerja Perancang Arsitektur ( 1 lembar ).
	8.	Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK) bagi yang disayaratkan.
	9.	Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan ( 1 lembar ).
	10.	Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar).
Untuk bangunan tempat ibadah, selai memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapai juga dengan surat persetujuan Gubernur.
C.	Untuk Bangunan – Bangunan
	1.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)
	2.	Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut:
		a.	Sertifikat tanah
		b.	Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi     pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
		c.	Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur
		d.	Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur
		e.	Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan    setempat
		f.	Surat Keputusann walikotamadya untuk penampungan sementara
		g.	Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur untuk bangunan-bangunan bersifat sementara di atas taman,     prasarana atau di atas air
		h.	Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah
		i.	Surat Pernyataan dari Instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk tanah milik Pemerintah
		j.	Untuk surat tanah sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemohon serta untuk kegiatan pemagaran, pernyataan tersebut harus
	3.	Untuk surat tanah sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon, serta untuk kegiatan pemagaran, pernyataan tersebut harus diketahui oleh Lurah
	4.	Surat Izin Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan
	5.	Keterangan dan peta Rencana Kota dari Dinas/ Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal empat lembar
	6.	Gambar rancanganArsitektur minimal empat set dan foto copy surat izin bekerja perencana Arsitektur (1 lembar)
	7.	Perhitungan, gambar rencana sturktur dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta fotocopy surat izin bekerja Perencana Stuktur, bagi yang diisyaratkan (1 lembar)
	8.	Perhitungan gambar instalasi dan perlengkapannya sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang diisyaratkan (1 lembar)
	9.	Bangunan (1 set) bagi yang diisyaratkan, untuk bangunan-bangunan yang didirikan di halaman, di atas bangunan atau menempel pada bangunan.
Instansi/Lembaga yang terkait No Instansi Keterangan 1. Badan Pertanahan Nasional Mengurus surat tanah 2. Suku Dinas Tata Kota (SDTK) Mengurus advice Planning/Keterangan rencana Kota 3. Konsultan Perencana Membuat gambar rencana bangunan
Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Tahap Unit Keterangan I Seksi Perencana Pembangunan Mengambil Nomor Konsultasi Kelengkapan berkas diteliti Konsultasi gambar rencana Menyerahkan berkas IMB untuk diproses II Subag Tata Usaha Menghitung retribusi IMB Mendapat surat perintah setor III Bank terdekat Menyetor retribusi Mendapat bukti setor IV Subag Tata Usaha Setelah tiga hari Menyerahkan bukti setor Menerima Izin pendahuluan (IP) Menerima papan proyek Menerima surat Setor Retribusi (SSR) V Pemohon Dengan IP dan memasang papan proyek kegiatan, membangun dapat dimulai IMB definitif akan selesai dalam 25 hari

BAB II

IZIN TEMPAT USAHA

1.    Persyaratan mengurus SITU / HO :

a.       Permohonan tertulis;

b.      Pas photo ukuran 3 x 4 ( 3 lembar );

c.       Foto copy KTP Pemilik;

d.      Foto copy IMB;

e.       Foto copy sertifikat tanah yang dilegalisir BPN;

f.       Surat perjanjian sewa menyewa atau surat persetujuan dari pemilik tanah / bangunan bilamana tanah / bangunan tersebut bukan milik pemohon;

g.      Denah lokasi; dan

h.      Untuk izin yang dapat menimbulkan gangguan diperlukan dokumen Amdal/UPL/UKL/RPL/Andal Lalin dan, rekomendasi lingkungan.

2.    Prosedur Pemberian SITU/HO :

a.    Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui loket pendaftaran;

c.    Jika persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh surat tanda terima berkas dan selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas teknis akan melakukan penelitian lapangan dan hasil penelitian dilaporkan kepada kepala KPPT dalam bentuk rekomendasi;

e.    Petugas KPPT akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT memberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

a.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

h.    Pemohon menerima izin melalui loket penyerahan setelah menyerahkan bukti pelunasan.

BAB III

IZIN USAHA PERDAGANGAN

1.    Persyaratan mengurus SIUP :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Pas Photo 3 x 4 ( 3 lembar );

c.    Foto copy KTP Pemilik;

d.   Foto copy SITU/HO;

e.    Foto copy NPWP Perusahaan; dan

f.     Jika berbentuk CV, PT dan sejenisnya melampirkan Akta Pendirian Usaha yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang.

2.    Prosedur pemberian SIUP :

a.    Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima SIUP yang telah selesai di loket penyerahan setelah meyertakan bukti pelunasan.

BAB IV

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

1.    Persyaratan mengurus TDP :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Pas Photo 3 x 4 ( 3 lembar );

c.    Foto copy KTP Pemilik;

d.   Foto copy SITU/HO;

e.    Foto copy NPWP Perusahaan; dan

f.     Jika berbentuk CV, PT dan sejenisnya melampirkan Akta Pendirian Usaha yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang.

2.    Prosedur pemberian TDP :

a.    Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.      Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.       Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.      Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.       Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.       Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.      Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.      Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.        Pemohon menerima TDP yang telah selesai di loket penyerahan setelah meyertakan bukti pelunasan.

BAB V

IZIN REKLAME

1.    Persyaratan mengurus Izin Reklame :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Foto copy KTP Pemohon pribadi dan atau Akta Pendirian Perusahaan bagi penyelenggara reklame yang berbadan hokum;

c.    Contoh teks atau naskah reklame dan Disain Gambar;

d.   Denah lokasi;

e.    Surat Izin/Surat Perjanjian Pemakaian Tanah / Bangunan, Kendaraan, Gerobak dan sebagainya yang merupakan hak milik pihak III;

f.     Surat kuasa bagi pemilik reklame kepada penyelenggara reklame yang berlaku dalam Kota Bukittinggi;

g.    Bagi spanduk, billboar, reklame gantung dan sejenisnya menyediakan ruang untuk pengesahan ukuran 10 x 25 cm; dan

h.    Memperhatikan bahasa, norma agama dan adat yang berlaku.

2.    Prosedur pemberian Izin Reklame :

a.    Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank.

BAB VI

IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG dan BARANG

1.    Persyaratan mengurus Izin Usaha Angkutan :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Foto copy SITU/HO;

c.    Foto copy NPWP;

d.   Foto copy akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Kantor Usaha, Akta Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi;

e.    Surat pernyataan sanggup memiliki atau menguasai minimal 5 ( lima ) kendaraan bermotor; dan

f.     Surat pernyataan sanggup untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

2.    Prosedur pemberian Izin Reklame :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Usaha Angkutan yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BAB VII

IZIN LEMBAGA KURSUS

1.    Persyaratan mengurus Izin Lembaga Kursus :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Poto copy KTP pemohon;

c.    Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar;

d.   Photo copy Surat Izin Tempat Usaha/HO

e.    Daftar program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum;

f.     Daftar jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan/ijazah; dan

g.    Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki.

2.    Prosedur pemberian Izin Lembaga Kursus :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Lembaga Kursus yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BAB VIII

IZIN LEMBAGA LATIHAN KERJA

1.    Persyaratan mengurus Izin Lembaga latihan Kerja :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Foto copy Surat Pengesahan sebagai badan hokum atau KTP bagi pemohon Perorangan;

c.    Foto copy SITU/HO;

d.   Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup dari penanggung jawab LPK, penanggung jawab program dan tenaga kepelatihan;

e.    Keterangan domisili dari Kepala kelurahan setempat;

f.     Foto copy tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) tahun sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan, terhitung sejak permohonan izin diajukan;

g.    Program pelatihan kerja yang antara lain meliputi kurikulum atau silabus;

h.    Struktur organisasi

2.    Prosedur pemberian Izin Lembaga Latihan Kerja :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Tenaga Kerja Asing yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BABVIII

IZIN RUMAH BERSALIN

1.    Persyaratan mengurus Izin Rumah Bersalin :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Foto copy KTP Pemohon;

c.    Pas photo ukuran 3 x 4 ( 3 lembar );

d.   Foto copy SITU/HO;

e.    Foto copy Akte Pendirian Yayasan;

f.     Foto copy Ijazah Pimpinan Rumah Bersalin;

g.    Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) Dokter;

h.    Foto copy SIB;

i.      Surat pernyataan dari Dokter Penanggung jawab Rumah Bersalin;

j.      Data kelengkapan bangunan yang disesuaikan dengan syarat kesehatan dan denah bangunan termasuk Instalasi Pembangunan Air Limbah;

k.    Data kelengkapan Peralatan Medis dan Non Medis;

l.      Riwayat Pengalaman Kerja yang disyahkan instansi bersangkutan bagi pemohon perorangan; dan

m.  Daftar Tenaga Profesi Kesehatan dan Struktur Organisasi Pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas.

2.    Prosedur pemberian Izin Rumah Bersalin :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Rumah Bersalin yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BAB IX

IZIN LABORATORIUM

1.    Persyaratan mengurus Izin Laboratorium :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Foto copy KTP pemohon;

c.    Pas photo ukuran 3 x 4 ( 2 lembar );

d.   Foto copy SITU/HO;

e.    Foto copy Akte Pendirian Perusahaan

f.     Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;

g.    Surat pernyataan kesanggupan masing-masing Tenaga Teknis;

h.    Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;

i.      Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dengan denah bangunan yang diusulkan;

j.      Data kelengkapan bangunan yang disesuaikan dengan syarat kesehatan dan denah bangunan termasuk Instalasi pembungan Air Limbah; dan

k.    Data kelengkapan peralatan medis dan Non Medis.

2.    Prosedur pemberian Izin Laboratorium :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Laboratorium yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BAB X

IZIN OPTIKAL

1.    Persyaratan mengurus Izin Optikal :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Akte pendirian perusahaan  bukan perorangan;

c.    Foto copy KTP Pemilik dan KTP RO dimana berdomisili;

d.   Foto copy Surat Izin Tempat Usaha / HO;

e.    Surat Perjanjian pemilik saran dengan refraksionis optisien;

f.     Surat Pernyataan RO untuk menjadi penanggung jawab optical;

g.    Foto copy ijazah RO;

h.    Surat Kesehatan dari Dokter yang mempunyai SIP;

i.      Pas photo RO ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;

j.      Surat Pernyataan Kerjasama dari laboratorium tempat pemrosesan lensa, bila tidak punya labor sendiri;

k.    Daftar sarana dan prasarana yang digunakan;

l.      Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;

m.  Denah lokasi;

n.    Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah; dan

o.    Surat Rekomendasi dari organisasi profesi yang diketahui pengusaha optical.

2.    Prosedur pemberian Izin Optikal :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Laboratorium yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BAB XI

IZIN USAHA PERHOTELAN dan PONDOK WISATA

1.    Persyaratan mengurus Izin Prinsip Hotel dan Pondok Wisata :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Mengisi blanko yang disediakan;

c.    Foto copy KTP Pemilik Hotel;

d.   Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;

e.    Foto copy gambar prarencana bangunan dari DPU;

f.     Rekomendasi dari PU; dan

g.    Rekomendasi UKL/UPL.

2.    Persyaratan Pengurusan Izin Usaha Hotel dan Pondok Wisata :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Foto copy persetujuan prinsip pembangunan hotel;

c.    Foto copy surat izin tempat usaha;

d.   Mengisi blanko yang disediakan;

e.    Pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar;

f.     Foto copy KTP pemilik;

g.    Foto copy nomor pokok wajib pajak daerah ( NPWPD );

h.    Foto copy tanda lunas PBB;

i.      Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;

j.      Foto copy Tanda Daftar Perusahaan; dan

k.    Foto copy Rekomendasi Air dari Dinas Kesehatan Kota.

3.    Persyaratan Balik Nama Pemilik dan atau Perubahan Nama Izin Hotel dan Pondok Wisata

a.    Permohonan tertulis;

b.    Surat Akta Perusahaan Asli (lama);

c.    Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;

d.   Foto copy KTP;

e.    Surat Kuasa diketahui Notaris;

f.     Surat Keterangan Kematian apabila pemilik lama meninggal;

g.    Mengisi blangko yang disediakan;

h.    Surat Izin Tempat Usaha yang masih berlaku; dan

i.      Tanda lunas PBB.

4.    Persyaratan Perpanjangan Izin Hotel dan Pondok Wisata :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Sertifikat Izin Usaha Hotel lama;

c.    Mengisi blangko yang disediakan;

d.   Foto copy Tanda Lunas PBB;

e.    Foto copy Surat Izin Tempat Usaha yang masih berlaku;

f.     Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; dan

g.    Foto copy KTP.

5.    Persyaratan Daftar Ulang Izin Usaha Hotel dan Pondok Wisata ( setiap 2 tahun sekali )

a.    Permohonan tertulis; dan

b.    Izin Usaha Asli yang masih berlaku.

6.    Prosedur pemberian Izin Prinsip, Izin Usaha, Balik Nama Pemilik dan atau Perubahan Nama, dan Perpanjangan Izin Perhotelan dan Pondok Wisata :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin  Usaha Perhotelan dan Pondok Wisata yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

BAB XII

IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

1.    Persyaratan mengurus Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata :

a.    Permohonan tertulis;

b.    Mengisi blangko yang disediakan;

c.    Foto copy KTP pemilik;

d.   Salinan Akte Pendirian Perusahaan;

e.    Surat Izin Tempat Usaha;

f.     Daftar riwayat hidup direksi;

g.    Daftar paket wisata yang ditawarkan ( untuk biro perjalanan wisata );

h.    Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD );

i.      Perjanjian Sewa / Kontrak;

j.      Denah Lokasi;

k.    Struktur Organisasi.

2.    Prosedur pemberian Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata :

a.    Pemohon mengisi blanko dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas;

b.    Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;

c.    Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses secara teknis;

d.   Petugas unit teknis akan melakukan penelitian lapangan;

e.    Petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang layak atau tidak;

f.     Apabila permohonan tidak layak maka KPPT menberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;

g.    Apabila layak maka akan diberikan besaran biaya izin surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD );

h.    Pemohon membayar retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan

i.      Pemohon menerima Izin Usaha perjalanan Wisata yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

 Sumber : Klik Disini